Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P saat Komisi XI DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, pada Kamis (25/8/2022). Foto: Oji/Man

Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, pada Kamis (25/8/2022). Laporan keuangan BPK dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal BPK RI Bahtiar Arif. Dalam kesempatan itu, Komisi IX DPR RI menagih hasil audit BPK terhadap entitas yang diperiksa baik pada instansi pusat maupun daerah.

“Karena BPK ini mitra kerja Komisi XI, kita agar dilaporkan juga tentang temuan-temuan BPK di setiap kementerian lembaga dalam bentuk rekap saja, enggak usah sedetail-detailnya. Ini terkait anggaran yang kami berikan kepada BPK untuk melakukan tugas-tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara khususnya di kementerian-lembaga,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P (F-PDI Perjuangan).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Fauzi Amro. Politisi Partai NasDem tersebut berharap dapat mengakses laporan pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pemda yang ada di daerah pemilihannya. Permintaan yang sama juga diutarakan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa terkait dengan laporan audit BPK terhadap entitas yang diperiksa.

“Apakah dalam laporan ini juga sudah termasuk di dalamnya laporan keuangan dari perwakilan-perwakilan BPK di seluruh Indonesia? Pemda-pemda dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya banyak itu, termasuk kabupaten yang jumlahnya mencapai 500-an tersebut. Kami mohon diberikan datanya, per provinsi bahkan kalau perlu per kabupaten. Saya ingin tahu kabupaten saya Pak, saya ingin tahu dapil saya, hasil audit BPK-nya tuh kayak apa?” kata anggota politisi Partai Golkar itu.

Menanggapi permintaan dari Anggota Dewan, Bahtiar mengatakan bahwa pihaknya akan segera membuat ringkasan laporan atas pemeriksaan yang dilakukan BPK. Selain itu, BPK juga akan menyiapkan akses bagi Anggota Dewan untuk bisa langsung mendapatkan dan mengunduh masing-masing laporan yang diperlukan melalui portal laporan BPK. (uc/sf)